Jaga Kepercayaan Publik! PBNU Apresiasi Evaluasi Internal Polri

Jaga Kepercayaan Publik! PBNU Apresiasi Evaluasi Internal Polri

Jaga Kepercayaan Publik! PBNU Mengapresiasi Langkah Kapolri Suyudi Ario Seto Dalam Mengevaluasi Jajaran Kepolisian Di Sukoharjo. Keputusan Ini Muncul Setelah Polemik Penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran. Sekjen PBNU Gus Gudfan Arif Menilai Polri Perlu Mendengarkan Kritik Masyarakat. Selain Itu, Ia Mendorong Pemeriksaan Berjalan Transparan Dan Adil.

Jaga Kepercayaan Publik! Evaluasi Internal Menjadi Perhatian Setelah AKBP Andhika Dharma Sena Dicopot Dari Jabatan Kapolres Sukoharjo. Langkah Ini Diharapkan Memperkuat Profesionalisme Kepolisian. Menurutnya, Dugaan Pelanggaran Yang Melibatkan Anggota Kepolisian Harus Diperiksa Berdasarkan Ketentuan Yang Berlaku.

Setiap Pihak Perlu Mendapatkan Proses Pemeriksaan Secara Objektif. Karena Itu, Ia Berharap Divisi Profesi Dan Pengamanan Polri Dapat Menjalankan Tugas Dengan Cermat. Pemeriksaan Tidak Boleh Berhenti Pada Keputusan Mutasi Atau Penonaktifan Jabatan. Aparat Yang Terbukti Melakukan Pelanggaran Harus Mempertanggungjawabkan Perbuatannya Sesuai Aturan.

Namun, Masyarakat Juga Perlu Menunggu Hasil Pemeriksaan Sebelum Menarik Kesimpulan. Hal Ini Penting Agar Proses Penegakan Kode Etik Tidak Berubah Menjadi Penghakiman Tanpa Dasar. Di Sisi Lain, Gus Gudfan Mengingatkan Bahwa Penanganan Perkara Pidana Yang Melatarbelakangi Penggeledahan Tetap Harus Berjalan.

Sekjen PBNU Apresiasi Respons Cepat Kapolri Terhadap Keluhan Masyarakat

Sekjen PBNU Apresiasi Respons Cepat Kapolri Terhadap Keluhan Masyarakat. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), H Gudfan Arif Atau Gus Gudfan, Menyampaikan Apresiasi Terhadap Langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Ia Menilai Pimpinan Polri Telah Menunjukkan Sikap Responsif Dalam Menanggapi Keluhan Masyarakat.

Pernyataan Itu Muncul Setelah Polri Mencopot AKBP Andhika Dharma Sena Dari Jabatan Kapolres Sukoharjo. Keputusan Tersebut Berkaitan Dengan Polemik Penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran Di Sukoharjo, Jawa Tengah. Menurut Gus Gudfan, Institusi Kepolisian Perlu Membuka Ruang Terhadap Kritik Dan Masukan Publik.

Sebab, Masyarakat Memiliki Peran Penting Dalam Mengawasi Pelayanan Serta Penegakan Hukum. Ia Berharap Sikap Terbuka Tersebut Tidak Berhenti Pada Satu Peristiwa Saja. Sebaliknya, Polri Perlu Menjadikan Setiap Keluhan Sebagai Bahan Evaluasi Untuk Memperbaiki Kinerja. Dengan Demikian, Masyarakat Dapat Melihat Kesungguhan Institusi Dalam Menjalankan Tugas Secara Profesional.

Apresiasi PBNU Juga Menunjukkan Bahwa Respons Terhadap Kritik Menjadi Bagian Penting Dalam Membangun Hubungan Yang Sehat Antara Aparat Dan Masyarakat. Gus Gudfan Tidak Hanya Menyampaikan Apresiasi Terhadap Keputusan Kapolri. Ia Juga Menekankan Pentingnya Pemeriksaan Internal Yang Terbuka Dan Berkeadilan.

Jaga Kepercayaan Publik! Pencopotan Kapolres Sukoharjo Jadi Sorotan

Jaga Kepercayaan Publik! Pencopotan Kapolres Sukoharjo Jadi Sorotan Salah Satu Langkah Yang Mendapat Perhatian Dalam Polemik Ini. Polri Mencopotnya Dari Jabatan Kapolres Sukoharjo Melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2463/XI/KEP./2026 Tertanggal 2 November 2026. Setelah Mutasi Tersebut, Andhika Ditempatkan Sebagai Perwira Menengah Stamaops Polri.

Ia Juga Menjalani Pemeriksaan Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dalam Penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran. Selain Andhika, Tiga Anggota Polres Sukoharjo Turut Dinonaktifkan Untuk Menjalani Pemeriksaan Divisi Propam Polri. Langkah Ini Menunjukkan Bahwa Pemeriksaan Tidak Hanya Menyoroti Satu Pejabat.

Sejumlah Personel Yang Diduga Berkaitan Dengan Pelaksanaan Penggeledahan Juga Masuk Dalam Proses evaluasi. Meski Demikian, Penonaktifan Dan Mutasi Tidak Otomatis Menjadi Bukti Bahwa Seseorang Telah Melakukan Pelanggaran. Hasil Pemeriksaan Tetap Menjadi Dasar Untuk Menentukan Ada Atau Tidaknya Kesalahan. Oleh Sebab Itu, Transparansi Menjadi Hal Penting Agar Publik Dapat Mengikuti Perkembangan Penanganan Kasus Secara Jelas.

Peristiwa Ini Berawal Dari Penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran Di Sukoharjo, Jawa Tengah, Pada 27 Oktober 2026. Aparat Kepolisian Melakukan Penggeledahan Untuk Mendalami Kasus Pembakaran Dan Perusakan Warung Mi Dan Babi Tepi Sawah Di Desa Parangjoro. Peristiwa Perusakan Warung Tersebut Dilaporkan Terjadi Pada September 2026.